kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. kementerian tenaga kerja dan transmigrasi

SKKNI Teknologi Hasil Pertanian Subbidang Industri. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor PER. 26 Tahun 2014. Pasal 2 Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian ini dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian pada kementerian,. KEP. Secara substansi, perbedaan TKI dan PMI nyaris tidak ada. Ministry of Social Services (Kementerian Sosial / Kemensos) 15. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur. Gatot Subroto Kav. Apabila anda memiliki passion dan keahlian yang sesuai, inilah kesempatan anda untuk bergabung dengan. 6A Telepon (0561) 712630 Fax. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tugas pokok masing-masing lembaga/organisasi tersebut sebagai berikut: 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 175. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi . Jl. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) sedang membuka lowongan kerja untuk Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada posisi Pedamping Lokal Desa (PLD). Pelaksanaan Sebagaimana lazimnya program yang lain, dan agar dalam pelaksanaan program dapat. di Lihat 254 kali . Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Pemohon/perusahaan mengajukan permohonan dengan melampiri persyaratan untuk pengesahan peraturan perusahaan kepada dinas untuk diteruskan kepada Mediator (petugas fungsional perantara hubungan industrial); 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Pemenang Berkontrak. Tematik. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; Bidang Ketransmigrasian; UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri; UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Dalam pekerjaan yang mengharuskan dilakukan di ruang Confined Space biasanya terdiri dari 2 (dua) jenjang petugas K3, yaitu: 1. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Semua. Tujuan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan mempunyai tujuan pengembangan. Ministry of Industry (Kementerian Industri) 14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI SERANG. Lihat Semua Layanan . 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNIKementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Telp: 021-5255733. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. (021) 5268045 Jakarta, 24 Januari 2011 Kepada Yth. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY. Sahabat ainamulyana. 5 Tender. 1, Susukan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750, Indonesia. 02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai syarat, prosedur, dan mekanisme pemberian dan. 102/MEN/VI/2004. Jdih Kemnaker. Bahkan tidak terdapat data yang disabilitas di Indonesia. No 10 dari 30 BerlakuKementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pengelolaan dan pengembangan data ketenagakerjaan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. dimuat di surat kabar, Jurnal, dan lainnya. republik indonesia . Semua. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. 7. 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Peraturan Menakertrans Nomor PER. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia; Daftar Menteri Transmigrasi Indonesia; Daftar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia; Pranala luar. NOMOR KEP. Permasalahan pertama yakni terbatasnya kesempatan. 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Nama K/L/PD. Semua Lembaga Semua Provinsi Semua Kota. Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); 4. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. com HELP DESK (0254) 267100/111 Statistik Pengunjung. 13/2003. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 78 ayat (4) undang-undang nomor 13Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. 1 2 3. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi utara bidang pengawasan ketenagakerjaan 4. : 21/VRH&P-SP/I/2009 Kepada Yth. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia berada dalam kuadran kritis. tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Melalui website Kementerian Ketenagakerjaan RI pada menu pengumuman & info. Jenderal Gatot Subroto Kav. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pekerja perempuan yang harus bekerja di jam-jam yang telah disebutkan berhak menerima kompensasi dari perusahaan sesuai yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 2. . 71/MEN/1978. Jenis koperasi ini sudah memiliki badan hukum, sehingga Anda dapat menjalankan visi misi koperasi karyawan dengan aman. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi: a. 4 September 2009: Departemen Kelautan dan Perikanan: 176. 5255733 Pes. 10 Analis Hubungan Kelembagaan 57 S1 Hukum/Sosial III/a 1 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri S1 Ekonomi Manajemen III/a 1 Direktorat Penempatan TenagaKEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51 Lt. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2016 - 2021 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015-2019. Permen_15_2020. tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan. 8. Menu. 4. 00 – 16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Download Free PDF View PDF. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 ini membuat 3 peraturan. tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang pendanaan sistem pelatihan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, menimbang : a. Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : Kemenakertrans Nama. Berlakunya UU No. Terlebih dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (disingkat Ditjen Binwasnaker & K3) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Jl. Bantuan terkait masalah tenaga kerja dan layanan. Kontrak. Seluruh pengaduan yang berkenaan dengan tersebut diatas dapat disampaikan melalui beberapa cara antara lain: Datang langsung ke kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisr Barat setiap hari Senin sd Jumat pada pukul 07. Dalam ulasan kali ini OCBC. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI; Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI; Kementerian Kelautan Dan Perikanan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi Dan Informatika; Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil. Republik Indonesia. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. B. 1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. di Lihat 37 kali . Peraturan Menaker Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 03/MEN / IV/ 2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. • Sementara menujrut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah: 7,126,409 orang. Sejumlah kementerian, instansi pusat maupun daerah pun sudah mengumumkan rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dan PPPK. Hal ini bisa menjadi angin segar bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih siap lagi meningkatkan kualitas dalam. Download Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. REPUBLIK INDONESIA. Kunjungi Pusat Bantuan ©2023 Kemnaker RI. Selesai Pemutusan Kontrak Penghentian Kontrak Semua. Para Gubernur di seluruh Indonesia;. Galeri Kegiatan. 666 522. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 10. Jendral Gatot Subroto Kav. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker [email protected] - . Password Lupa Password? Masuk. dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sumatera selatan 2. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 158 Tahun 1972 Tentang Program Operasionil, serentak, singkat, padat, untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. U. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Jenis: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Sejumlah persoalan masih dihadapi Indonesia seperti rendahnya pendidikan pekerja serta ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan dengan pekerjaan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). IR. Pasal 1 Yang dimaksud dengan: (a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah. Jend. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. . 39 Tahun 2016. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. Anda bisa memperoleh informasi tersebut dengan 3 cara berikut: a. Bidang. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 5: Tahun Peraturan: 2018: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri: Singkatan Bentuk Peraturan: PERMENAKER: Tempat Penetapan: Jakarta:Permenakertrans Nomor PER. Punya pertanyaan lebih lanjut? Hubungi kami melalui kontak yang tercantum di halaman ini, atau klik disini untuk akses ke halaman pusat bantuan. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Menimbang : a. Kementerian Ketenagakerjaan. 51 — Jakarta Selatan Kotak Pos 4872 Jak. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Lembaga Pelatihan Kerja. Per. Peraturan. kesempatan kerja; c. Peraturan Menteri ini meliputi kwalifikasi juru las untuk ketrampilan pengelasan sambungan las tumpul dengan proses las busur listrik, las busur listrik submerged, las gas busur listrik tungstem, las. Pasal 2. 2. Bahkan tidak terdapat data yang disabilitas di Indonesia. Pada tahun 2017, kemudian angka kecelakaan kerja ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga angka 123. Daftar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di tokohindonesia. tentang. 2098, jdih. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. Per. 398 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, sedangkan data yang ber-sumber dari Jamsostek menunjukkan total ang-ka kecelakaan kerja periode 2010 mencapai 86. Lihat Detail. bahwa dalam rangka implementasi pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006. Soekarno-Hatta No. Jakarta, 21 Januari 2009 No. 14 September 2023 13:00. hubungan industrial; f. UPTD Balai Pengembangan. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disebut Balitfo adalah badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan informasi ketenagakerjaan. 18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 027: Kementerian Sosial: 029: Kementerian Kehutanan: 032: Kementerian Kelautan dan Perikanan: 033:. Unit Kerja. Pasal 2 Pengelolaan data dan informasi. Pekerja Migran Indonesia adalah istilah pengganti TKI yang resmi digunakan oleh Pemerintah. Berbasis Kompetensi. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; 9. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Instansi Teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau lapangan usaha. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. post date : 2019-04-26 14:26:00. 8/RW. Tahun. Kemen KUKM: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 24. 600. 12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 7. Halaman ini telah diakses 5473 kali FILE-FILE PERATURAN. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menyusun bahan telaah pembentukan Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan sebagai. Jika pengusaha/manajemen dan pekerja. Belum Tersedia. META. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; 2010.